Berita

(14/10 17:23) Koordinator Indonesia Corrution Indonesia Watch (ICW) bagian Kajian Dana Kampanye Firdaus menyebutkan kegiatan penelusuran (tacking) terkait kewajaran penerimaan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak melakukan pencatatan dana kampanye secara transparan. Pasalnya ditemukannya beberapa penyumbang yang tidak sesuai. (baca)
Ilustrasi dana kampanye (courtesy of www.jppr.or.id)
(14/4 14:37) Audit dana kampanye harus digalakkan untuk menjamin keabsahan dana kampanye. Jangan sampai dana kampanye bersumber dari hasil korupsi, kejahatan kehutanan, dan kejahatan lainnya. Undang-Undang Pemilu mengamanatkan dana kampanye diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. (baca)

Opini

(15/2 04:39) ICW mengungkapkan, indikasi korupsi menjelang pemilihan kepala daerah terjadi karena para calon yang berkompetisi menggunakan money politics untuk memikat masyarakat. (baca)
(8/10 11:22) Transaksi politik dan transaksi bisnis berkelindan sebagai buah investasi berbagai pihak yang menjadi sponsor hingga terpilihnya seorang kandidat menjadi kepala daerah. Model transaksional ini melahirkan praktik ”pemerintah bayangan” yang berdiri di balik panggung kekuasaan dan menyetir kerja pemerintahan sebenarnya. (baca)