Jadwal Pemilihan Umum 2014

Tanggal Acara Kegiatan
Jadwal 2013
06 April - 15 April Pendaftaran Calon Anggota DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
16 April – 30 Juni Verifikasi Pencalonan Anggota DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
27 Juli Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD-RI
04 Agustus Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Jadwal 2014
2 Maret Laporan awal dana kampanye
11 Januari – 05 April Pelaksanaan Kampanye
06 April - 08 April Masa Tenang
09 April Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pemilu Legislatif)
24 April Batas akhir laporan penerimaan/pengeluaran dana kampanye
25 April – 25 Mei Audit Dana Kampanye
26 April – 06 Mei Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Nasional
07 Mei - 09 Mei Penetepan Hasil Pemilu Secara Nasional
07 Mei - 09 Mei Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas (PT 3%)
11 Mei - 18 Mei Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tingkat Nasional s/d Kabupaten/Kota
Juni - September Peresmian Keanggotaan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
09 Juli Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilpres (Pemilu Presiden)
Juli - Oktober Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Terpilih DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Berita

(25/2 18:39) Indonesia Corruption Watch bersama Gerakan Pemilu Bersih mengajak Anda turut menolak politik uang dan mengungkap para pelakunya. Bersama, kita serukan: Tolak Politik Uang, Menuju Pemilu Bersih 2014! (baca)
jurnalmetro.com
(20/12 15:57) "Indonesia Corruption Watch" (ICW) meminta penyelenggara Pemilihan Umum untuk mewaspadai adanya politik uang saat pesta demokrasi tahun 2014. (baca)

Opini

(15/2 04:39) ICW mengungkapkan, indikasi korupsi menjelang pemilihan kepala daerah terjadi karena para calon yang berkompetisi menggunakan money politics untuk memikat masyarakat. (baca)
(8/10 11:22) Transaksi politik dan transaksi bisnis berkelindan sebagai buah investasi berbagai pihak yang menjadi sponsor hingga terpilihnya seorang kandidat menjadi kepala daerah. Model transaksional ini melahirkan praktik ”pemerintah bayangan” yang berdiri di balik panggung kekuasaan dan menyetir kerja pemerintahan sebenarnya. (baca)